Gross Split PSC vs Traditional PSC di Indonesia 

Wacana mengenai gross split PSC tanpa cost recovery yang dilontarkan oleh pemerintah memerlukan kajian dan pembahasan yang mendalam sebelum benar-benar dipertimbangkan untuk digunakan sebagai bentuk petroleum contract baru untuk industri hulu migas nasional. 
Mengingat terbatasnya informasi tentang mekanisme detail mengenai wacana ini, maka untuk saat ini diasumsikan bahwa yang dimaksud dengan gross split PSC tanpa cost recovery adalah mekanisme dimana produksi gross di wilayah kerja hulu migas dibagi di tingkat pertama secara pre-tax dalam bentuk in kind. Pre-tax gross split yang menjadi bagian kontraktor kemudian menjadi entitlement penuh KKKS yang digunakan untuk menutupi seluruh biaya dan membayar pajak (dihitung berdasarkan revenue KKKS dari gross split entitlement sharenya dikurangi biaya-biaya operasi sebagai tax deductibles, mengingat tidak ada lagi konsep cost recovery). 

Potensi aspek positif dari gross PSC tanpa cost recovery:

– Lebih praktis dalam proses pengambilan keputusan bisnis eksplorasi dan operasi oleh KKKS, mengingat keterlibatan pemerintah dan atau lembaga pelaksana hulu migas dalam persetujuan POD, WP&B, AFE, pengadaan barang dan jasa menjadi tidak ada atau jauh berkurang. KKKS akan menjalankan kegiatan usaha sebagaimana perusahaan dalam industri lainnya, dengan tetap mematuhi peraturan perundangan yang berlaku umum terkait dengan berbagai perijinan. Hal ini dapat mempercepat proses investasi dan dengan demikian diharapkan juga dapat memperbaiki keekonomian investor dalam kegiatan eksplorasi mencari cadangan baru dan mengembangkan lapangan migas baru. 

– Lebih efisien bagi pemerintah dengan berkurangnya atau tidak adanya keterlibatan lembaga pemerintah sebagai pelaksana dalam kegiatan usaha hulu migas 

– Cost recovery tidak lagi menjadi bagian dari asumsi dasar APBN setiap tahunnya yang jauh lebih praktis secara regulasi dan proses

– Tidak akan lagi terjadi kriminalisasi atas permasalahan cost recovery dengan adanya kesalahpahaman bahwa cost recovery adalah uang negara dimana perselisihan atas pembebanannya dianggap merupakan tindakan merugikan negara yang merupakan ranah pidana, sekalipun sesungguhnya merupakan ranah kontraktual perdata yang proses penyelesaiannya diatur melalui audit dan koreksi cost recovery. Kasus cost recovery untuk aktivitas bioremediasi di Chevron adalah pengalaman pahit yang tidak akan berulang apabila konsep kontrak yang digunakan adalah gross split PSC. Sekalipun terjadi perselisihan mengenai perlakuan biaya sebagai tax deductibility, sifatnya adalah perpajakan yang diatur melalui peraturan perundangan dan proses keberatan atau persidangan perpajakan. 

– Kerumitan dalam proses audit akan jauh berkurang, mengingat financial audit hanya diperlukan terutamanya secara perpajakan oleh otoritas pajak, sementara audit kontraktual hanya sebatas pada pemeriksaan tingkat volume produksi dan atau revenue (untuk KKKS dimana didasarkan pada joint lifting, terutama untuk wilayah kerja gas bumi)

Berbagai aspek yang berpotensi menjadi permasalahan dan membutuhkan pertimbangan mendalam:

– Kejelasan apakah konsep gross split PSC adalah sesuai dengan hukum peraturan dan perundangan secara prinsip, sehingga harus dipastikan apakah dapat diatur hanya berdasarkan Peraturan Menteri. Cost recovery sejatinya adalah bagian prinsipil dari konsep PSC itu sendiri. Pengawasan dan persetujuan biaya operasi hulu migas adalah bagian tidak terpisahkan dari kedaulatan atas kuasa pertambangan dan mineral rights yang secara Undang Undang dan Undang Undang Dasar adalah ditangan negara dan kepemilikan seluruh asset oleh negara. Hak kelola (management right) yang terefleksi dalam bentuk work program dan budget adalah perwujudan dari kedaulatan negara atas kegiatan usaha hulu migas. Kepastian dasar hukum juga sangat penting bagi pihak investor agar status kontrak yang mendasari keputusan investasi bersifat kuat dan tidak akan menimbulkan permasalahan jangka panjang. 

– Konsep gross split PSC sesungguhnya tidak lain adalah serupa dengan konsep petroleum contract yang berlaku di banyak negara lain yaitu Royalty and Tax, dimana gross split bagian negara tidak lain adalah royalty in kind, dan contractor juga membayar pajak atas taxable profitnya. Sesungguhnya, yang membedakan traditional PSC dengan Royalty and Tax adalah justru konsep cost recovery itu sendiri karena pola bagi hasil PNBP dan pajak dalam traditional PSC juga pada dasarnya tidak berbeda dengan konsep konsesi. Perlu dikaji apakah bentuk kontrak yang tidak lain adalah royalty and tax sesuai dengan peraturan perundangan, dan apabila ternyata tidak sesuai lalu bagaimana untuk menyesuaikannya. 

– Dengan tidak adanya cost recovery, akan relatif sulit untuk memaksakan agar proses persetujuan kegiatan usaha, hak kelola operasi, dan kepemilikan serta pemanfaatan fasilitas operasi hulu migas tetap berada ditangan lembaga pemerintah pelaksana kegiatan hulu migas, karena negara tidak lagi menanggung implikasi biaya operasi wilayah kerja. Implikasi terhadap besaran pajak tentunya tidak dapat menjadi dasar pengaturan kegiatan oleh negara, karena hal yang sama tidak berlaku untuk seluruh jenis industri lain. Bentuk kontrak hybrid dimana biaya operasi sepenuhnya ditanggung dari bagian split produksi kontraktor namun pengelolaan tetap oleh lembaga pemerintah pelaksana kegiatan hulu migas tidak akan menarik bagi investor karena tidak akan dilihat konsisten dengan perlakuan di negara lain untuk petroleum contract serupa. 

– Status kepemilikan assets yang digunakan dalam kegiatan usaha hulu migas, apabila konsep gross split PSC meniadakan cost recovery akan sejatinya mirip dengan perusahaan swasta biasa. Apabila kepemilikan menjadi hak pihak KKKS, maka sepenuhnya akan memiliki kebebasan penuh untuk membangun, menjual, dan berbagai kepentingan pihak KKKS. Negara hanya dapat mengatur dari sisi peraturan perundangan terkait kewajiban ASR, lingkungan hidup, dll tanpa memiliki hak ekonomi dan bisnis. Hal ini juga dapat menimbulkan permasalahan saat masa kontrak wilayah kerja telah berakhir, dimana pihak kontraktor berikutnya (termasuk Pertamina) mungkin harus membeli fasilitas produksi hulu migas dari pihak KKKS sebelumnya. Sekali lagi, status kepemilikan fasilitas produksi harus jelas dan juga setidaknya terkait dengan konsep petroleum contract yang digunakan. 

– Akan lebih sulit untuk menjalankan kebijakan mengutamakan kandungan biaya lokal (TKDN) dalam operasi hulu migas karena KKKS sepenuhnya berkepentingan untuk mengutamakan kepentingan bisnis korporasi sepihak, bahkan mengutamakan pengadaan barang dan jasa dari perusahaan afiliasinya sendiri. Hal ini berpotensi mengurangi multiplier effect bagi perekonomian nasional dari sektor penunjang kegiatan hulu migas yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Juga diperlukan pengawasan lebih ketat atas kemungkinan terjadinya praktek transfer pricing antar perusahaan afiliasi yang tidak sesuai peraturan perundangan. 

– Akan lebih sulit untuk melakukan alih teknologi dan pengembangan SDM tenaga kerja nasional Indonesia, mengingat KKKS asing akan sepenuhnya memiliki hak atas teknologi yang digunakan dlm operasi wilayah kerja dan mendahulukan kepentingan bisnis korporasi. Mengingat industri hulu migas membutuhkan teknologi dan tingkat keahlian yang tinggi, hal ini dalam jangka panjang dapat merugikan masa depan strategis nasional. 

– Konsep gross split PSC hanya dapat diterapkan pada PSC wilayah kerja baru secara prospektif, dan tidak dapat serta merta diterapkan secara retroaktif kepada PSC yg sudah ada. Memang dapat diberikan opsi kepada existing PSC untuk memilih, namun dapat dipastikan bahwa tidak seluruhnya akan memilih untuk beralih menjadi gross split PSC. Hal ini akan membuat terdapatnya dua kelompok jenis kontrak hulu migas dengan pengaturan dan pengelolaan yang jauh berbeda dan berpotensi menimbulkan berbagai kompleksitas. 

– Tidak adanya atau sangat terbatasnya peran lembaga pemerintah pelaksana kegiatan hulu migas akan menghilangkan koordinasi dari operasi sehingga menyulitkan diterapkannya keseragaman keputusan bisnis, standardisasi, atau strategi yang bersifat industri secara keseluruhan. Hal ini juga berpotensi menyulitkan koordinasi lintas sektoral, termasuk dalam proses perijinan dengan berbagai instansi dan Kementrian (ESDM, Keuangan, Perindustrian, Perdagangan, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Kehutanan, Pemerintah Daerah, dll) yang mana selama ini KKKS sangat terbantu oleh peran SKK Migas. 

Aspek komersial dan keekonomian:

– Traditional PSC lebih konsisten dengan konsep bagi hasil yang melandasi prinsip PSC, dimana resiko komersial masa eksplorasi ditanggung sepenuhnya oleh investor, namun bagi hasil saat masa produksi dilakukan pada tingkat profit to be split, sehingga pembagian hasil produksi juga mencerminkan pembagian biaya dengan proporsi yang sama dengan persentase bagi hasil. Dengan demikian, seluruh potensi upsides (kenaikan harga migas, kenaikan volume produksi, efisiensi biaya) maupun downsides (penurunan harga migas, penurunan volume produksi, kenaikan biaya operasi) akan selalu konsisten dibagi dan ditanggung bersama secara proporsional. Pembagian produksi dalam gross split PSC berpotensi menyebabkan terjadinya kondisi dimana KKKS mendapatkan bagian yang jauh lebih besar daripada di traditional PSC saat terjadinya upsides, namun akibatnya juga menanggung sendiri kerugian saat terjadinya downsides. Perlu dicatat bahwa dalam kedua bentuk kontrak, negara tidak akan pernah mengalami kerugian karena negara akan selalu mendapatkan positive cashflow (walaupun tentunya besarannya dapat berkurang) mengingat bahwa negara tidak turut mengeluarkan investasi menanggung resiko finansial dan karena adanya FTP dalam Traditional PSC. Sementara itu, kondisi kerugian bagi KKKS dengan gross split PSC apabila adanya downsides justru tidak akan sustainable karena akan bermuara pada pemotongan pengeluaran biaya operasi yang berakibat pada penurunan produksi dan bahkan penutupan operasi yang berakibat buruk juga bagi pemerintah. Traditional PSC memberikan mekanisme yang sesungguhnya merupakan protection shield bagi keekonomian investor saat terjadinya downsides sehingga kelangsungan kegiatan usaha akan lebih robust dan sustainable. Sementara itu, gross split PSC tidak akan memberikan protection shield yang sama terhadap terjadinya downsides, sehingga akan less robust dan less sustainable, dimana bagian pemerintah yang diambil di tingkat gross tidak memungkinkan untuk membantu menyelamatkan keekonomian investor. Tentunya pada saat tingkat harga minyak yang rendah saat ini, gross split PSC tidak akan menarik bagi investor secara keekonomian. 

– Sulit untuk menentukan pada tingkat berapa besaran pembagian gross split yang memadai bagi pemerintah dan investor, karena sesungguhnya hal itu tergantung kepada asumsi jangka panjang untuk harga migas, volume produksi, biaya investasi dan operasi serta timing dari ketiga variabel keekonomian tersebut. Gross split untuk bagian investor harus memenuhi keekonomian yang menutupi besaran biaya investasi dan operasi serta profit yang memenuhi tingkat minimum keekonomian dari indikator seperti IRR, NPV, dll. Mengingat industri hulu migas bersifat jangka sangat panjang, sulit untuk mendapatkan asumsi variabel keekonomian jangka panjang yang dapat dianggap wajar oleh kedua belah pihak. Apabila memungkinkan, besaran gross split semestinya dibuat dengan sliding scale tergantung pada faktor keekonomian seperti IRR atau R /C agar ada fleksibilitas keekonomian yang dapat membantu, selain tersedianya berbagai insentif fiskal. Untuk lapangan Migas marginal yang tidak ekonomis pada tingkat gross split tertentu, akan sangat disayangkan apabila penemuan cadangan kemudian tidak dapat dikembangkan karena tidak ekonomis bagi investor, padahal keekonomian negara tidak terbatas hanya dari sisi hulu migas namun juga terutama dari sisi diluar PSC boundaries (ketersediaan energi, industri hilir, lapangan kerja, produk ekspor petrokimia, dll) yang memberikan multiplier effect jauh lebih besar. 

– Traditional PSC memberikan manfaat keekonomian kepada investor di masa awal produksi, dimana deferred unrecovered sunk cost recovery dapat diperoleh hingga mencapai 80% atau 90% dari gross production (10% hingga 20% umumnya untuk FTP). Hal ini sangat membantu keekonomian investor, sekalipun umumnya tetap diperlukan 4 hingga 5 tahun untuk sepenuhnya mengembalikan sunk costs dan mencapai equity to be split pertama kalinya. Dalam gross split PSC, bagian produksi jatah KKKS yang tentunya lebih kecil dari 90% atau 80% akan membuat pengembalian sunk costs jauh lebih lama hingga 8-10 tahun yang sulit untuk memenuhi tingkat keekonomian pengembalian modal yang memadai, terutama saat harga minyak rendah saat ini. Dengan demikian, konsep gross split PSC berpotensi tidak akan menarik minat investor untuk masuk ke usaha hulu migas di Indonesia. Perlu dikaji apakah besaran gross split juga dibedakan dimasa awal produksi lapangan baru, selain juga dibuat dengan sliding scale berdasarkan tingkat keekonomian. 

– Tidak adanya konsep cost recovery yang diatur dalam kontrak berpotensi hilangnya prinsip uniformity principle untuk sisi kontraktual dan perpajakan, sehingga perlakuan biaya dapat berpotensi disamakan dengan tax deductibility sebagaimana di perusahaan biasa di industri lainnya. Mengingat peraturan perpajakan umum tidak dibuat berdasarkan karakter khusus industri hulu migas, hal ini dapat berpotensi memperburuk keekonomian yang tidak menarik iklim investasi. Sebagai contoh, masa depresiasi dapat jauh lebih panjang dan perlakuan capital dan non-capital costs dapat sangat berbeda. 

Kesimpulan: sangat direkomendasikan agar wacana diperkenalkannya konsep gross split PSC terlebih dahulu dikaji secara mendalam, menyeluruh, dan tidak tergesa-gesa dengan prinsip kehati-hatian. Juga sangat diperlukan adanya dialog terbuka dengan berbagai pelaku industri hulu migas yang sejatinya adalah pihak yang akan menjalankan bentuk petroleum contract baru tersebut. Diharapkan bahwa apapun keputusan yang kemudian diambil adalah yang terbaik terutama untuk negara, bangsa dan rakyat Indonesia dan secara bersamaan juga tetap memberikan potensi keuntungan bisnis yang memadai bagi pihak investor sehingga minat investasi akan meningkat. Perlu pula dikaji berbagai alternatif lain yang mungkin tidak kalah baik atau bahkan lebih baik untuk mencapai objektif yang sama dengan apa yang ingin dicapai dari bentuk gross split PSC. 

Jakarta, 25 November 2016

BAD

Advertisements

One response to “Gross Split PSC vs Traditional PSC di Indonesia 

  1. bisa tau sumber tulisannya dari mana? terimakasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s