Ilustrasi Gross Split PSC vs Traditional PSC 

Menyambung dua tulisan saya sebelumnya yang mengkaji wacana gross split PSC, dalam ulasan ini mari kita lihat ilustrasi gross split PSC dibandingkan dengan PSC tradisional dengan menggunakan angka hipotesis sederhana sebagai contoh untuk memudahkan pemahaman. Analisa ini bersifat melengkapi dan tidak untuk disajikan terpisah dari kedua kajian naratif sebelumnya. 

Misalkan ada suatu wilayah kerja yang menggunakan bentuk petroleum contract PSC tradisional, di mana FTP besarnya adalah 10% dan sepenuhnya untuk bagian Pemerintah. Wilayah kerja PSC ini berada di area frontier offshore di kawasan Indonesia Timur, sehingga bagi hasil equity to be split sebelum pajak adalah 28.6% untuk Pemerintah dan 71.4% untuk KKKS, dengan tarif pajak penghasilan 30% dan pajak dividen 20%. Dengan demikian, effective tax rate total adalah 44%, yakni 30% PPh Badan + 14% pajak dividen (20% X (1 – 30%)), sehingga bagian profit KKKS setelah pajak adalah 40% yang dihitung berdasarkan 71.4% profit before tax dikurangi Pajak 31.4% (44% X 71.4%) dan bagian profit negara adalah 60% yang terdiri dari 28.6% Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP + 31.4% Penerimaan Pajak. Inilah PSC dengan profit split setelah pajak 40% kontraktor dan 60% negara yang umum berlaku untuk gas di wilayah kerja frontier. 

Mari kita lihat besaran bagi hasil apabila cost recovery di PSC tradisional ini adalah 30% dari revenue atau produksi gross. Angka perhitungan sengaja dibulatkan agar memudahkan. 

Gross production = 100

FTP Pemerintah. = (10)

Available after FTP. = 90

Cost recovery. = (30)

Profit equity to be split. = 60

Contractor profit Share 71.4%. = 42.8

Tax 44%. = (18.8)

Net contractor profit. = 24

Government FTP. = 10

Gov profit Share 28.6% X 60. = 17.2

Tax. = 18.8

Total government share. = 46

Contractor entitlement = 30 cost recovery + 24 net contactor profit = 54

Dengan demikian, KKKS mendapatkan profit after tax sebesar 24 (yakni 40% dari 60) sementara pemerintah mendapatkan bagian 46 (yakni 10 FTP ditambah profit 17.2 ditambah pajak 18.8), sementara sisanya untuk cost recovery sebesar 30. 

Kini, kita lihat bagaimana bila PSC yang sama menggunakan gross split PSC, dimana produksi gross di wilayah kerja tersebut dibagi di tingkat pertama secara pre-tax dalam bentuk in kind. Pre-tax gross split yang menjadi bagian kontraktor kemudian menjadi entitlement penuh KKKS yang digunakan untuk menutupi seluruh biaya dan membayar pajak (dihitung berdasarkan revenue KKKS dari gross split entitlement sharenya dikurangi biaya-biaya operasi sebagai tax deductibles, mengingat tidak ada lagi konsep cost recovery). 

Gross production = 100

Gross split Pemerintah. = 27.2

Gross split contractor. = 72.8

Tax deductibles = (30)

Taxable income. = 42.8 

Tax 44%. = (18.8)

Net contractor profit. = 24

Government gross split = 27.2

Tax. = 18.8

Total government share. = 46

Dengan demikian, KKKS mendapatkan profit after tax sebesar 24 (yakni 56% dari 42.8 Taxable profit) sementara pemerintah mendapatkan bagian 46 (yakni 27.2 gross split ditambah pajak 18.8), sementara sisanya untuk cost recovery 30.

Terlihat bahwa apabila besaran gross split adalah 27.2% untuk Pemerintah dan 72.8% untuk KKKS, maka hasil finansial menggunakan gross split PSC akan sama persis dengan bila menggunakan PSC tradisional, tentunya dengan asumsi seluruh variabel keekonomian (volume, harga, biaya) adalah sama persis. Besaran gross split ini sesungguhnya adalah 24% (net contactor profit dalam PSC tradisional) yang di gross up ke tingkat sebelum pajak (24% : (1 – 44%)) ditambah besaran cost recovery = (24% : 56%) + 30% = 72.8%. 

Dapat terlihat dari contoh simulasi sederhana ini bahwa (ceteris paribus, seluruh variabel lain tidak berubah):

– Apabila besaran gross split untuk KKKS ditetapkan di bawah 72.8%, maka KKKS akan mendapatkan hasil keekonomian yang lebih buruk daripada PSC tradisional

– Apabila besaran gross split untuk KKKS ditetapkan di atas 72.8%, maka KKKS akan mendapatkan hasil keekonomian yang lebih baik daripada PSC tradisional

– Apabila tingkat produksi lebih besar daripada 100, maka KKKS akan mendapatkan hasil keekonomian yang lebih baik daripada PSC tradisional

– Apabila tingkat produksi lebih kecil daripada 100, maka KKKS akan mendapatkan hasil keekonomian yang lebih buruk daripada PSC tradisional

– Apabila harga jual Migas lebih tinggi, maka KKKS akan mendapatkan hasil keekonomian yang lebih baik daripada PSC tradisional

– Apabila harga jual Migas lebih tendah, maka KKKS akan mendapatkan hasil keekonomian yang lebih buruk daripada PSC tradisional

– Apabila costs yang merupakan tax deductibles di bawah regime gross split PSC lebih besar daripada 30% relatif terhadap revenue atau produksi gross, maka KKKS akan mendapatkan hasil keekonomian yang lebih buruk daripada PSC tradisional

– Apabila costs yang merupakan tax deductibles di bawah regime gross split PSC lebih kecil daripada 30% relatif terhadap revenue atau produksi gross, maka KKKS akan mendapatkan hasil keekonomian yang lebih baik daripada PSC tradisional

Kesimpulan-kesimpulan di atas dapat disimulasikan dengan menggunakan angka asumsi yang sama dan merubah variabel volume, harga, atau biaya dan rasanya tidak perlu dituliskan dan dihitung di sini karena sifatnya sangat jelas dan sederhana secara logika keekonomian. 

Hal ini semua menggambarkan bahwa pembagian produksi dalam gross split PSC berpotensi menyebabkan terjadinya kondisi dimana KKKS mendapatkan bagian yang lebih besar daripada di traditional PSC saat terjadinya upsides (volume produksi lebih besar, harga migas lebih tinggi, biaya investasi dan operasi lebih rendah), namun akibatnya juga menanggung kerugian lebih besar saat terjadinya downsides (volume produksi lebih kecil, harga migas lebih rendah, biaya investasi dan operasi lebih tinggi). 

Saat ini, kondisi harga minyak sedang relatif rendah pada kisaran $45 per barrel. Bila biaya investasi dan operasi (atau cost recovery) saat ini adalah sekitar $30 per barrel, maka ratio biaya terhadap revenue atau produksi gross adalah 67%, jauh di atas 30% dalam simulasi di atas. Ratio biaya terhadap revenue tersebut pada dasarnya akan memburuk dengan naiknya biaya, turunnya harga, dan turunnya produksi. 

Konsep Traditional PSC memberikan mekanisme yang sesungguhnya merupakan protection shield bagi keekonomian investor saat terjadinya downsides sehingga kelangsungan kegiatan usaha akan lebih robust dan sustainable. Sementara itu, gross split PSC tidak akan memberikan protection shield yang sama terhadap terjadinya downsides, sehingga akan less robust dan less sustainable, dimana bagian pemerintah yang diambil di tingkat gross split tidak memungkinkan untuk membantu menyelamatkan keekonomian investor. 

Tentunya pada saat tingkat harga minyak yang rendah saat ini, gross split PSC tidak akan menarik bagi investor secara keekonomian. Kondisi kerugian yang lebih besar bagi KKKS dengan digunakannya konsep gross split PSC karena adanya downsides justru tidak akan sustainable karena akan bermuara pada pemotongan pengeluaran biaya operasi yang berakibat pada penurunan produksi dan bahkan penutupan operasi yang berakibat buruk juga bagi pemerintah.

Yang juga patut dicermati, karakteristik khas industri hulu migas adalah terjadinya penurunan produksi karena depletion natural decline yang tidak terhindarkan dengan semakin tuanya usia lapangan sementara biaya operasi justru malah membesar dengan bertambahnya usia lapangan untuk usaha menahan laju penurunan produksi tersebut melalui well workover, rigless intervention, enhanced recovery, dll. Artinya, sekalipun harga jual Migas tetap sama sekalipun, maka tanpa terhindarkan ratio biaya terhadap revenue by default akan selalu memburuk dalam jangka panjang karena turunnya produksi dan naiknya biaya. Konsep gross split PSC yang besaran splitnya bersifat tetap atau tidak menggunakan sliding scale berdasarkan ratio keekonomian seperti IRR atau R/C adalah tidak konsisten dengan karakteristik usaha hulu migas yang sangat mendasar itu sendiri sehingga seolah otomatis akan berakhir pada kegagalan keekonomian yang bukan hanya membuat umur ekonomis lapangan menjadi lebih singkat tetapi bahkan sudah gagal sejak dari awal untuk menarik minat investasi menandatangani kontrak wilayah kerja eksplorasi. 

Apabila Indonesia memang ingin menawarkan bentuk petroleum contract baru secara gross split namun tetap atau lebih kompetitif secara fiscal contractual regime, maka besaran gross split tentunya harus bersaing dengan fiscal terms di negara lain, terutama dengan negara-negara yang menjadi saingan Indonesia sebagai negara tujuan investasi hulu migas. 

Dari ilustrasi di atas, juga terlihat bahwa pada PSC konvensional traditional, sesungguhnya FTP 10% yang non shareable dan sepenuhnya menjadi bagian negara adalah sudah merupakan bentuk royalty yang diambil pada tingkatan gross dan sesungguhnya sudah berada pada tingkatan yang mirip dengan besaran royalty di berbagai negara lain, tanpa harus diubah menjadi gross split PSC. Besaran royalty atau gross split bagian negara yang terlalu besar akan sulit bersaing dengan fiscal regime di negara lain, mengingat tarif pajak penghasilan korporasi dan pajak dividen di Indonesia juga sudah tergolong relatif tinggi. Belum lagi bila dilihat bahwa prospek penemuan cadangan di Indonesia dan lingkungan birokrasi serta regulasi di Indonesia juga tidak dapat dikatakan lebih baik daripada di negara pesaing. Apabila FTP di PSC tradisional telah relatif setara dengan royalty di negara lain, sementara cost recovery sesungguhnya serupa dengan tax deductibility, maka faktor pajak total atas profit yang dihasilkan oleh KKKS akhirnya yang akan menentukan tingkat competitiveness keekonomian di PSC Indonesia, mungkin justru tanpa harus mengganti bentuk kontrak menjadi gross split PSC. 

Besaran gross split yang didasarkan pada sliding scale berdasarkan tingkat produksi atau besarnya cadangan tidak akan menyelesaikan persoalan keekonomian yang kurang memadai terhadap resiko terjadinya downsides di bawah konsep gross split PSC, karena selain variabel volume, keekonomian juga tergantung kepada setidaknya dua variabel lainnya yakni harga migas dan biaya, selain timing dari terjadinya ketiga variabel keekonomian tersebut. 

Gross split yang didasarkan pada sliding scale berdasarkan tingkat keekonomian adalah solusi untuk mempertahankan keekonomian konsep gross split PSC yang tetap bersaing dan tidak lebih buruk daripada PSC tradisional, misalnya dengan semakin besarnya gross split bagian KKKS saat R/C ratio memburuk dan sebaliknya semakin kecilnya gross split bagian KKKS saat R/C ratio membaik. Memang, hal ini berarti bahwa bagian PNBP negara tetap terpengaruh oleh besaran biaya investasi dan operasi di PSC yang bersangkutan sehingga tidak lagi memenuhi salah satu tujuan diwacanakannya konsep gross split PSC itu sendiri untuk memutuskan hubungan cost recovery dengan perhitungan PNBP bagian negara dan tidak perlu dimasukkannya biaya kegiatan hulu migas dalam asumsi APBN (apakah sebagai cost recovery dalam PSC tradisional maupun tax deductibility dalam gross split PSC). Namun, pada akhirnya, apalah artinya merubah bentuk kontrak hulu migas bila justru memperburuk iklim investasi itu sendiri. Niat hati mendapatkan gross split di tingkat produksi gross, namun yang terjadi bisa saja justru adalah tidak adanya atau jauh lebih kecilnya produksi migas gross itu sendiri. Sungguh pertaruhan yang sangat besar untuk masa depan industri hulu migas nasional. 

Apabila tujuan yang ingin dicapai dengan diperkenalkannya wacana gross split PSC sesungguhnya juga dapat diperoleh dengan memperbaiki proses, peraturan dan implementasi sistem PSC tradisional yang sudah ada saat ini, maka langkah terburu-buru untuk mengadopsi konsep kontrak hulu migas baru tanpa kajian mendalam dapat justru berujung pada memburuknya kondisi industri hulu migas nasional. Pada saat lesunya iklim investasi saat ini, yang sesungguhnya diperlukan adalah terobosan besar untuk menggalakkan investasi melalui perbaikan birokrasi, perbaikan regulasi, dan pemberian berbagai insentif fiskal maupun non fiskal. Bentuk kontrak baru yang masih diragukan dampaknya terhadap iklim investasi sewajarnya justru sedapat mungkin ditunda terlebih dahulu setidaknya hingga kondisi industri telah lebih membaik sembari dilakukannya kajian komprehensif. 

Jakarta, 30 November 2016

BAD

Pengamat dan praktisi hulu migas internasional 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s